Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah pemerintahan sementara yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittinggi, Sumatra Barat, sebagai respons terhadap Agresi Militer Belanda II yang berhasil menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Pembentukan PDRI menunjukkan keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan memastikan kelangsungan pemerintahan di tengah situasi darurat.

Latar Belakang Pembentukan PDRI

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II dan berhasil menduduki Yogyakarta serta menangkap sejumlah pemimpin Republik Indonesia, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dalam kondisi kritis ini, sebelum ditangkap, para pemimpin republik memerintahkan Sjafruddin Prawiranegara, yang saat itu berada di Sumatra Barat, untuk membentuk pemerintahan darurat guna menjaga keberlangsungan pemerintahan RI.

Peran dan Kebijakan PDRI

Sebagai kepala PDRI, Sjafruddin Prawiranegara menjalankan pemerintahan dari berbagai tempat di pedalaman Sumatra Barat guna menghindari serangan Belanda. Beberapa kebijakan penting yang diambil oleh PDRI antara lain:

1. Mengoordinasikan perlawanan terhadap Belanda melalui strategi perang gerilya.
2. Menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak internasional, untuk mendapatkan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia.
3. Memastikan bahwa pemerintah Indonesia tetap eksis meskipun ibu kota Yogyakarta telah jatuh ke tangan Belanda.

Dampak dan Akhir dari PDRI

Keberadaan PDRI memainkan peran penting dalam menjaga eksistensi Republik Indonesia di mata dunia. Melalui berbagai upaya diplomasi dan tekanan dari komunitas internasional, Belanda akhirnya dipaksa untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Setelah kesepakatan Roem-Roijen pada Mei 1949, Belanda setuju untuk mengembalikan Yogyakarta kepada Republik Indonesia. PDRI kemudian menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta.

Kesimpulan

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi adalah bukti kegigihan dan kecerdikan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Keberadaan PDRI memastikan bahwa pemerintahan Indonesia tetap berfungsi meskipun dalam situasi darurat dan akhirnya berkontribusi pada pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.